DPR

   Mantan  Wakapolri  Adang Daradjatun meminta, dibentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut tewasnya beberapa anggota Front Pembela Islam ( FPI ). Pria yang juga duduk sebagai Anggota Komisi III DPR RI ini menuturkan, sejauh ini masih ada perbedaan penjelasan antara pihak kepolisian dan  FPI . Sehingga perlu dibentuk tim seperti itu. "Adanya perbedaan penjelasan dari polda maupun FPI terkait kasus yang sebenarnya. Maka diperlukan suatu pembentukan tim untuk meminta penjelasan dari Kapolri tentang kasus tersebut, jika masih ada kesimpangsiuran maka harus dibentuk tim pencari fakta yang independen," kata Adang, dalam keterangannya, Selasa (8/12/2020). Politisi PKS ini menyadari para penegak hukum harus konsisten dan bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan yang membahayakan orang lain. Namun, harus sesuai prosedur. Diketahui, dalam kejadian tersebut anggota  FPI  ditembak oleh pihak kepolisian karena dianggap melakukan perlawanan dan melak...

  Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara untuk menyambut penduduk  Hong Kong  kembali tinggal secara sementara di  Amerika Serikat , bersumpah untuk menjadi pelindung bagi hak-hak ketika  China  menutup wilayah tersebut. Mengutip  Channel News Asia , Selasa (8/12/2020), dewan dipindahkan dengan konsensus untuk mengeluarkan apa yang disebut Status Dilindungi Sementara selama lima tahun kepada penduduk  Hong Kong , yang berarti bahwa orang-orang dari Hong Kong akan memiliki hak untuk bekerja di Amerika Serikat dan tidak akan dikenakan deportasi. Inisiatif tersebut masih harus disetujui oleh Senat, tetapi mendapat dukungan lintas partai - tidak seperti tawaran sebelumnya oleh Demokrat untuk memperluas status ke Venezuela yang secara efektif diblokir oleh Presiden  Donald Trump  dan Partai Republiknya. Perwakilan Tom Malinowski, seorang Demokrat yang mensponsori RUU Hong Kong, mengatakan keputusan untuk "membuka pintu kami dengan...

  Wakil Ketua Komisi III  DPR  RI Ahmad Sahroni mengatakan, lembaganya akan terus mengawal kasus enam anggota laskar Front Pembela Islam ( FPI ) tewas dalam baku tembak dengan polisi di Tol Jakarta-Cikampek Senin 7 Desember 2020. "Kami juga di Komisi III akan terus mengawal kasus ini," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (8/12/2020). Politisi Nasdem ini menuturkan, alasan polisi yang mendapat serangan terlebih dahulu oleh anggota  FPI  dan baru menembak, itu adakah tindakan yang sesuai prosedur dan koridor hukum. "Karena kan memang kalau diserang, maka polisi wajib membela diri untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ini ada undang-undangnya dan dalam aturan juga dibenarkan," jelas Sahroni. Bahkan, dia menuturkan, barang bukti yang ditemukan polisi saat penyerangan  FPI  tersebut sudah bisa menjadi dasar. Sehingga, sudah selayaknya masyarakat menunggu keterangan dan bukti-bukti selanjutnya. "Kan bukti berupa senjata tajamnya juga berhasil ditemuk...

  Dalam rangka  Hari Anti Korupsi , Pimpinan  DPR  Aziz Syamsudin menyinggung penggunaan sistem keuangan yang berbasis dengan informasi dan teknologi, terlebih dalam sistem keuangan lembaga-lembaga negara. Wakil Ketua  DPR  dari Fraksi Golkar ini menuturkan, hal ini bisa membuat semakin transparannya sistem keuangan lembaga negara. "Sistem penggunaan keuangan kedepan harus menggunakan IT agar transparan dan akuntabilitasnya terjaga," kata Azis saat dikonfirmasi, Rabu (9/12/2020). Sebagai anggota  DPR  Ia juga berharap di Hari Anti Korupsi ini, lembaga antirasuah ini bisa mengedepankan preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. "Menjadikan momentum hari antikorupsi dengan mengedepankan preventif," jelas Azis.

  Wakil Ketua Komisi III  DPR  RI Ahmad Sahroni menyinggung soal kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di bawah kepemimpinan Firli Dahuri, terkait Hari Anti Korupsi Sedunia. Dia menuturkan, banyak yang sempat meragukan kinerja KPK di bawah tangan Filri. Namun, sekarang sudah terbukti bahkan sudah ada dua menteri yang ditangkap. "Kita lihat  KPK  juga tak pandang bulu dalam menegakkan aturan hukum, yaitu dari semua kalangan hingga ke tingkat menteri," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (9/12/2020). Dia pun meminta, agar  KPK  tetap fokus dalam menjalankan fungsi pencegahan dengan terus membina kerja sama dengan lembaga-lembaga negara lain untuk membuat sistem kerja yang meminimalisir peluang korupsi. "Tentunya kerja sama ini penting demi memperkecil peluang untuk korupsi. Penangkapan apalagi OTT memang dramatis, namun pencegahan tetap yang utama," jelas Sahroni.

  Enam jenazah laskar Front Pembela Islam ( FPI ) yang tewas dalam baku tembak di  Tol Jakarta-Cikampek , Senin, 7 Desember lalu sudah dipulangkan dan dikuburkan. Lima di antaranya dimakamkan di Megamendung, Bogor. Kabar ini menjadi berita terpopuler pada  Top 3 News , Rabu, 9 Desember 2020. Namun, kepulangan keenam jenazah laskar  FPI  tersebut sempat menyisakan cerita. Seorang anggota DPR Komisi III menuturkan dirinya sempat merasa ditipu polisi saat akan menjemput jenazah dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Selasa malam kemarin. Titik yang dijanjikan aparat untuk menjemput jenazah anggota  FPI  tersebut ternyata tak sesuai dengan apa yang dikatakan. Keenam jenazah tersebut merupakan pengawal Rizieq Shihab yang tewas ditembak polisi di kawasan Karawang, Jawa Barat.  Tak kalah menjadi sorotan, masih terkait baku tembak antara polisi hingga menewaskan enam laskar  FPI . Kabar terbaru, dua pucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menyeran...

  Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Serentak 2020 di tengah masa pandemi COVID-19. "Alhamdulilah, secara umum  Pilkada  Serentak berjalan dengan aman, damai, dan mematuhi protokoler kesehatan," kata Guspardi di Jakarta, seperti dilansir  Antara , Kamis (10/12/2020).  Ia menilai pencapaian itu tidak lepas dari sosialiasi dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokoler kesehatan di lapangan dengan disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. "Mengatur jadwal kedatangan pemilih menggunakan hak pilihnya telah terbukti efektif mencegah penumpukan dan kerumunan masyarakat di TPS," ujarnya. Dia pun menilai, kesuksesan pelaksanaan  Pilkada  Serentak 2020 menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan pesta demokrasi pada masa pandemi COVID-19.  Terkait dengan partisipasi pemilih dari laporan yang diterima sampai Rabu, ...

  Keluarga anggota Laskar  FPI  simpatisan  Rizieq Shihab  yang tewas usai insiden baku tembak dengan polisi di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek pada Senin 7 Desember 2020, membeberkan barang keluarganya yang meninggal tak dikembalikan polisi. Hal ini diungkapkan oleh keluarga anggota Laksar  FPI  dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI. Awalnya, salah satu anggota DPR menanyakan soal barang-barang laskar yang meninggal dikembalikan ke pihak keluarga atau tidak. Umar, keluarga salah satu anggota  FPI  bernama Andi Oktiawan yang meninggal, menyampaikan tak ada satu pun barang yang dikembalikan. "Tidak Ada. Tidak ada satu pun barang yang diterima dari almarhum, bahkan itu (HP) masih aktif, coba kalau bisa barang-barangnya dikembalikan," kata Umar, Kamis (10/12/2020) di gedung DPR RI, Jakarta.

  Komisi VI DPR RI telah menyetujui pengesahan protokol terkait kemitraan  ekonomi  komprehensif ASEAN-Jepang (AJ-CEP) dan persetujuan perdagangan preferensial antara Pemerintah Indonesia dan Mozambik (IM-PTA). Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan, pasca penyetujuan tersebut, Komisi VI menyampaikan 3 rekomendasi lanjutan. Pertama, kedua perjanjian  perdagangan  tersebut nantinya akan diratifikasi lewat mekanisme Peraturan Presiden (Perpres). "Kita tahu kita membutuhkan percepatan kinerja perdagangan, sehingga ketika dilakukan mekanisme Perpres akan lebih cepat, dan membuat kinerja Kementerian Perdagangan dan pemerintah secara umum lebih baik lagi," ujarnya dalam sesi teleconference, Jumat (11/12/2020). Kedua, ia melanjutkan, Komisi VI juga meminta Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan rencana aksi tindak lanjut atas Perpres yang keluar, baik untuk kemitraan ekonomi dengan Jepang atau  perjanjian dagang  dengan Mozambik. "Sehingga kita pun...

  Wakil Ketua Fraksi PKS  DPR  RI, Mulyanto mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) untuk bersikap profesional dalam melakukan uji klinis fase III  vaksin Covid-19 , terutama yang berasal dari luar negeri, salah satunya Sinovac. "Jangan sampai karena tekanan pemerintah atau kejar tayang maka proses perizinan digampangkan atau keluar dari standar proses yang ada," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (14/12/2020). Anggota Komisi VII DPR RI ini berharap, BPOM bisa terus menerapkan prosedur yang sesuai termasuk tingkat validitasnya pada  vaksin Covid-19 . Bahkan, jika diperlukan bisa membuka informasi prosedur perizinan tersebut kepada masyarakat dan ahli agar dapat diawasi bersama-sama. "Standar ilmiah ini harus menjadi batu uji empiris BPOM, sehingga setiap prosedur pengujian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian masyarakat jadi lebih yakin bahwa vaksin Covid-19 buatan Sinovac imunogenitas efektif dan aman bagi penggunanya," jelas Mulyant...

  Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyatakan belum ada pembicaraan resmi terkait normalisasi hubungan Indonesia dengan  Israel . Ia menyebut bahwa komitmen pemerintah Indonesia tentu adalah terkait penegakan hukum atas kedaulatan  Palestina . “Saya belum dengar tentang wacana tersebut. Yang pasti pamerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia sepenuhnya mendukung kedaulatan dan hak-hak Palestina," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Selasa (15/12/2020). Azis menyebut Indonesia tetap memperjuangkan hak  Palestina  sebagai sebuah negara. “Indonesia tidak memiliki masalah dengan negara manapun, termasuk dengan Israel. Yang kita perjuangankan justru hak masyarakat  Palestina  sehingga bisa hidup sebagai negara berdaulat sepenuhnya, inilah yang kita harapkan dari Israel. Dan tidak ada relevansi apapun terkait deadline masa jabatan Presiden Amerika,” jelas Azis Syamsuddin. Menyikapi jika adanya potensi membuka hubungan diplomatik antar kedua negara...

  Wakil Ketua  DPR , Azis Syamsuddin mengajak masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan memahami konsekuensi hukum dalam penggunaan  media sosial . Dia menilai, komentar dan berbagai hal yang diunggah di media sosial harus sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. "Jangan sampai kita terjebak menjadi pribadi yang berbeda dan merasa tidak terjangkau oleh hukum di media sosial. Ini harus dijadikan momentum bagi kita bersama untuk bijak dalam menggunakan  media sosial ," kata Azis seperti dilansir dari  Antara , Rabu (16/12/2020). Hal itu dikatakannya terkait langkah polisi yang menangkap S (40) pelaku yang mengancam membunuh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran melalui aplikasi WhatsApp. "Perbuatan S (40), dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tahun 2008 dengan ancaman 6 tahun penjara.Polisi sebagai aparat penegak hukum wajib menjalankan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentu semuanya diproses sesuai...

  Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) berencana memanggil Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) terkait banyaknya komitmen  investasi  yang belum direalisasikan oleh investor. Komisi VI melihat, realisasi investasi cukup penting, mengingat Indonesia membutuhkan investasi besar untuk mendorong perekonomian. “Katanya komitmen  investasi  besar, tapi realisasinya minim. Kami perlu duduk dengan mitra kami dari BKPM untuk mengevaluasi sebenarnya ada apa sih. Banyak berita gembira komitmen investasi begitu, tapi realisasinya belum ada,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK dikutip Sabtu (19/12/2020). Home Bisnis Ekonomi DPR Bakal Panggil Kepala BKPM Bahas Realisasi Investasi Septian Deny 19 Des 2020, 12:15 WIB Perbesar lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto) Liputan6.com, Jakarta -  Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) berencana memanggil Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) terkait banyaknya komitmen  investasi ...

  Komisi VII DPR memandang sektor hulu minyak dan gas bumi ( migas ) akan memasuki keadaan berbahaya jika kondisinya semakin tidak menarik investasi. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, saat ini kondisi sektor migas sedang mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan harga minyak yang turun membuat keuntungan yang diperoleh tipis. Kondisi ini akan membuat investasi pada sektor  migas  tidak menarik dan jika ini terjadi. Maka dari itu, sektor migas akan memasuki masa berbahaya karena kegiatan pencarian sumber migas baru akan menurun. "Persoalan harga crude maka margin semakin sempit semakin tidak menarik, kalau itu terjadi sangat berbahaya," kata Sugeng, dalam diskusi online, di Jakarta, Sabtu (19/12/2020). Sugeng melanjutkan, jika pencarian sumber migas baru tidak dilakukan maka produksi migas kedepannya aman menurun. Di sisi lain, padahal kebutuhan terus meningkat. Setiap ekonomi tumbuh 5 persen maka kebutuhan migas juga tumbuh 4 persen. Sebab itu, sektor migas...

  Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina meminta, Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) terus memberikan tindakan tegas terhadap penyebar-penyebar   hoaks . Arzeti mengatakan, banyak situs abal-abal, berita, dan foto palsu disebar di media sosial. "Sudah semestinya pemerintah punya sistem yang kuat, jangan dipermudah para pelaku untuk menyebarkan hoaks. Dengan sistem tersebut, Kominfo harusnya bisa melacak dan mematikan gadget para pelaku penyebar  hoaks ," katanya. Arzeti yakin bukan perkara sulit melakukan itu. Ia mencontohkan di Tiongkok, masyarakatnya bahkan tidak diberi ruang atau keleluasaan menggunakan media sosial, apalagi untuk kepentingan menyebarkan hoaks. "Pemerintah harus mulai keras dan tegas untuk memerangi  hoaks  tersebut," katanya lagi. Arzeti juga menekankan pentingnya masyarakat menyaring informasi di media sosial. Sebab media sosial banyak dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks. "S...

  Wakil Ketua Komisi III   DPR   RI Ahmad Sahroni, mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam mengawasi anggaran penangganan   Covid-19 . Belakangan diketahui, KPK bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyepakati kerja sama program kesehatan bebas korupsi. "Memang anggaran penanganan Covid-19 sangat besar, hingga mencapai Rp 695 triliun. Ini sasaran empuk buat pada koruptor, jadi harus bener-bener dijagain KPK," kata Sahroni, Jumat (18/12/2020). Home News Politik Wakil Ketua Komisi III Minta KPK Terus Awasi Anggaran Covid-19 Putu Merta Surya Putra 18 Des 2020, 20:59 WIB Perbesar   Wakil Ketua Komisi III   DPR   RI Ahmad Sahroni, mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam mengawasi anggaran penangganan   Covid-19 . Belakangan diketahui, KPK bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyepakati kerja sama program kesehatan bebas korupsi. "Memang anggaran penanganan Covid-19 sangat besar, hingga mencapai Rp 695 tril...