Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait banyaknya komitmen investasi yang belum direalisasikan oleh investor. Komisi VI melihat, realisasi investasi cukup penting, mengingat Indonesia membutuhkan investasi besar untuk mendorong perekonomian.

“Katanya komitmen investasi besar, tapi realisasinya minim. Kami perlu duduk dengan mitra kami dari BKPM untuk mengevaluasi sebenarnya ada apa sih. Banyak berita gembira komitmen investasi begitu, tapi realisasinya belum ada,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK dikutip Sabtu (19/12/2020).

• Home
• Bisnis
• Ekonomi

DPR Bakal Panggil Kepala BKPM Bahas Realisasi Investasi

Septian Deny

19 Des 2020, 12:15 WIB

Perbesar

lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait banyaknya komitmen investasi yang belum direalisasikan oleh investor. Komisi VI melihat, realisasi investasi cukup penting, mengingat Indonesia membutuhkan investasi besar untuk mendorong perekonomian.

“Katanya komitmen investasi besar, tapi realisasinya minim. Kami perlu duduk dengan mitra kami dari BKPM untuk mengevaluasi sebenarnya ada apa sih. Banyak berita gembira komitmen investasi begitu, tapi realisasinya belum ada,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK dikutip Sabtu (19/12/2020).

BACA JUGA

• Deretan Negara yang Bakal Modali Lembaga Pengelola Investasi

Seperti diketahui, di tengah kondisi pandemi Covid-19, kabar mengenai komitmen investasi dari investor asing terus mengalir ke Indonesia. Seperti pada pekan lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto yang membawa kabar gembira bahwa Amerika Serikat (AS) dan Jepang berkomitmen membenamkan investasi di Indonesia dengan total nilai USD6 miliar atau sebesar Rp84,5 triliun.

Sebelumnya juga ada Contemporary Amperex Technology Co. Ltd yang telah menandatangani komitmen investasi senilai USD4,6 miliar atau setara Rp67,8 tiliun untuk pengembangan baterai listrik di Indonesia. Begitu pun dengan Abu Dhabi yang menyatakan komitmen investasi hingga USD22,8 miliar atau Rp319,8 triliun di awal 2020 lalu.

“Abu Dhabi katanya deal terbesar, tapi tidak ada realisasi. Mungkin setelah mereka tahu hi-cost besar, kemudian imbal baliknya buat mereka apa. Artinya ada informasi yang dia tangkap di awal gitu, setelah mereka kunjungi dan dalami itu berbeda jauh. Ya sampai saat ini memang belum ada pernyataan batal, tapi realisasi juga belum ada,” kata Amin.

Pada Oktober 2020 lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bahkan menyebutkan, untuk sektor manufaktur saja, komitmen investasi hingga 2023 sudah mencapai Rp1.084 triliun. Daftar rencana investasi bahkan sudah tercatat di BKPM.