Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bersikap profesional dalam melakukan uji klinis fase III vaksin Covid-19, terutama yang berasal dari luar negeri, salah satunya Sinovac.

"Jangan sampai karena tekanan pemerintah atau kejar tayang maka proses perizinan digampangkan atau keluar dari standar proses yang ada," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (14/12/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI ini berharap, BPOM bisa terus menerapkan prosedur yang sesuai termasuk tingkat validitasnya pada vaksin Covid-19. Bahkan, jika diperlukan bisa membuka informasi prosedur perizinan tersebut kepada masyarakat dan ahli agar dapat diawasi bersama-sama.

"Standar ilmiah ini harus menjadi batu uji empiris BPOM, sehingga setiap prosedur pengujian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian masyarakat jadi lebih yakin bahwa vaksin Covid-19 buatan Sinovac imunogenitas efektif dan aman bagi penggunanya," jelas Mulyanto.

Menurut dia, setiap ukuran ilmiah itu sudah baku dan mempunyai indikator jelas. Sehingga, jika ada yang merugikan masyarakat terutama dalam proses vaksin Covid-19, ini bisa dihindari.

"Sehingga selama hasil uji klinis tahap III ini terbuka bagi masyarakat ilmiah, maka tipu-tipu ilmiah yang akan merugikan masyarakat dapat dihindari," kata Mulyanto.